Sebuah keputusan tepat diwaktu yang tepat dilakukan oleh Gubernur DKI, Anis Baswedan. Izin oprasional seluruh outlet holywings di Jakarta di cabut oleh Anis. Tentu hal ini diapresiasi oleh berbagai kalangan, terutama oleh mereka yang gerah dengan sikap holywings dengan kasus promosi miras yang penuh kontroversi.

Meski begitu, Anis berdalih kebijakan pencabutan izin oprasional 12 outlet holywings ini tidak berkaitan dengan kasus promosi holywings yang tengah menjadi sorotan. Pencabutan izin oprasional tersebut didasari ketidak sesuain praktek transksi yang ada diholywings dengan izin yang diberikan dan peraturan yang berlaku.

Tentu pencabutan izin oprasional tersebut menjadi semakin disorot, ditengah sorotan tajam kepada kasus holywings. Banyak kalangan yang tetap mengkaitkan pencabutan izin ini dengan kasus yang ada, bahkan ada yang menganggap pencabutan izin ini berbau politis.

Anis dianggap berusaha meningkatkan popularitasnya dengan kebijakannya itu dalam rangka mempersiapkan diri menjadi calon presiden tahun 2024.

Tentu ini menarik dari sudut pandang politik. Segala hal yang terkait dengan kebijakan publik dari Anis, bisa dipandang sebagai berusaha memuluskan diri menuju 2024.

Tapi kami tidak peduli dengan itu. Kami mengapresiasi apa yang memang layak diapresiasi. Yakni kebijakan publik yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dan kebijakan menuju kemanusiaan yang adil beradab.

Bahkan bukan hanya holywings. Kamipun berharap semua hiburan malam, bar, diskotik dan semua tempat yang menjual minuman keras dicabut izinnya. Seharusnya semua pabrik miras ditutup dan tak lagi boleh beroprasi.

DKI yang memiliki saham di perusahaan bir tidak cukup hanya berusaha menjualnya saja, tapi seharusnya berusaha mengambil alih keseluruhan saham perusahaan dan mengalih fungsikan menjadi perusahan yang lebih positif. Jika dijual akan tetap saja ada bir yang merusak generasi muda beredar dimasyarakat.

Yang jelas pemahaman bahwa budaya mabuk, dunia malam, pergaulan bebas dan semacamnya jelas tidak sesuai dengan pancasila, terutama sila ketuhanan yang maha esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Maka kebijakan publik yang selaras dengan penanaman nilai-nilai pancasila wajib kita dukung. Baik kebijakan itu muncul dari Anis baswedan ataupun dari politisi lain, siapapun mereka.

Untuk itu kami berharap para pemangku kebijakan disetiap daerah berfikir jernih dan mulai menerapkan kebijakan yang lebih selaras dengan nilai-nilai pancasila.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama